Perempuan di Negeri yang Lupa Malu.

 

Ada banyak cara sebuah negeri mengkhianati perempuannya.

Bisa lewat hukum yang tumpul, budaya yang membungkam, atau bahasa yang digunakan untuk membuat luka terasa seperti kewajaran.

Dan negeri ini… sudah mencoba semuanya.

Perempuan di sini sering kali lahir dengan beban yang bahkan belum sempat mereka pahami.

Sejak kecil, mereka diajari duduk rapat, bicara pelan, dan selalu tersenyum.

Sejak remaja, mereka diajari menjaga “harga diri keluarga” dengan cara mengorbankan kebebasan sendiri.

Dan ketika dewasa, mereka diajari untuk tidak mengeluh—karena perempuan yang mengeluh akan dicap “tidak tahu berterima kasih.”

Aku pernah berbicara dengan seorang perempuan di sebuah pabrik garmen.

Dia bekerja 12 jam sehari, 6 hari seminggu, dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Ketika aku bertanya apakah dia pernah mengeluh ke manajemen, dia hanya tertawa pendek.

“Ngapain? Kalau ngeluh, yang ada malah dipecat. Lagi pula, perempuan itu harus kuat, kan?”

Itulah yang menakutkan: ketika penindasan sudah dianggap sifat bawaan yang harus diterima.

Ketika ketidakadilan dibungkus kata-kata manis seperti “pengorbanan,” “keteguhan,” atau “kesabaran.”

Di kota besar, bentuknya berbeda, tapi akarnya sama.

Perempuan diharapkan cantik, tapi tidak terlalu cantik. Pintar, tapi tidak mengancam. Mandiri, tapi tidak membuat laki-laki merasa “kecil.”

Mereka boleh sukses, tapi harus selalu menyelipkan kalimat, “Saya tetap istri/ibu yang baik,” agar tidak dicap arogan.

Aku mengenal seorang perempuan yang menjadi manajer di usia muda.

Dia sering mendapat komentar seperti, “Pintar juga, ya, padahal perempuan.” atau “Jangan terlalu ambisius, nanti susah dapat jodoh.”

Seakan-akan prestasinya hanya kebetulan, dan identitasnya sebagai perempuan selalu menjadi catatan kaki yang membatasi.

Yang lebih kejam adalah ketika perempuan menjadi korban kekerasan, tapi malah diperlakukan seperti pelaku.

Kita sudah terlalu sering melihat kasus pelecehan atau pemerkosaan di mana yang pertama dipertanyakan adalah pakaian korban, jam berapa dia keluar rumah, atau dengan siapa dia berada.

Seakan-akan, perempuan harus selalu berada di posisi sempurna untuk dianggap layak mendapat keadilan.

Seakan-akan, perlindungan itu adalah hadiah yang hanya diberikan pada perempuan yang memenuhi syarat tertentu.

Aku pernah menemui seorang gadis di sebuah LSM yang fokus menangani kekerasan terhadap perempuan.

Dia diperkosa oleh teman dekatnya sendiri. Saat melapor, polisi berkata, “Kalau kamu diam, nama kamu tidak akan jelek.”

Bayangkan, di saat dia butuh perlindungan, yang dia dapat adalah ancaman bahwa harga dirinya akan dihancurkan jika dia mencari keadilan.

Dan banyak kasus seperti ini berakhir di jalan buntu.

Bukan karena hukum tidak ada, tapi karena hukum memilih untuk tidak menoleh.

Di sisi lain, budaya kita pandai menyembunyikan kekerasan di balik kata “tradisi.”

Perkawinan anak, misalnya, masih dibenarkan di banyak daerah.

Perempuan yang menolak akan dianggap memalukan keluarga, sementara laki-laki yang memaksa justru disebut “bertanggung jawab.”

Ada pula praktik membatasi pendidikan perempuan dengan alasan “tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga akhirnya ke dapur.”

Kata “nanti juga akhirnya” itu seperti vonis yang membunuh mimpi sebelum sempat tumbuh.

Yang membuatku marah adalah: kita membiarkan ini terjadi sambil pura-pura tidak tahu.

Kita menganggapnya masalah orang lain, urusan keluarga orang lain, atau budaya daerah orang lain.

Padahal, setiap kali kita diam, kita sedang memberi izin agar perlakuan itu terus berlangsung.

Kita tidak bisa membicarakan kemajuan bangsa tanpa membicarakan bagaimana perempuan diperlakukan di dalamnya.

Bangsa yang mengabaikan perempuannya bukan bangsa yang maju—itu bangsa yang sakit.

Aku teringat perkataan seorang aktivis perempuan:

“Kalau mau tahu kualitas sebuah negara, lihat bagaimana ia memperlakukan perempuan yang paling tidak berdaya.”

Dan jika itu ukuran kita, maka negeri ini masih berada di titik yang memalukan.

Perempuan bukan simbol moralitas bangsa.

Mereka bukan penanggung jawab tunggal atas nama baik keluarga.

Mereka bukan objek yang harus terus diawasi, diatur, dan dihakimi.

Mereka adalah manusia—dengan hak penuh untuk hidup, bermimpi, gagal, bangkit, dan menentukan jalan sendiri.

Menghormati perempuan bukanlah sikap “baik hati”—itu kewajiban dasar yang tidak seharusnya menjadi perdebatan.

Kalau kita terus hidup di negeri yang lupa malu memperlakukan perempuan seperti warga kelas dua, kita sedang membangun masa depan yang pincang.

Karena setiap perempuan yang dipatahkan haknya, adalah satu generasi yang kehilangan separuh kekuatannya sebelum sempat berdiri tegak.

Dan ketika itu menjadi norma, jangan heran kalau nanti kita semua ikut jatuh—laki-laki, perempuan, dan bangsa ini—bersama-sama.

Luka yang Kita Wariskan

 

Suatu hari nanti, kita semua akan pergi.

Tubuh ini akan dikubur atau dibakar, nama kita perlahan akan memudar dari percakapan, dan wajah kita hanya akan tersisa di foto-foto yang berdebu. Tapi sebelum kita pergi, kita akan meninggalkan sesuatu, yaitu warisan.

Pertanyaannya bukan “apa” yang akan kita wariskan, tapi “seperti apa” bentuknya.

Apakah itu akan menjadi jalan yang lebih mulus bagi mereka yang datang setelah kita?

Atau justru tumpukan puing yang harus mereka bersihkan?

Bangsa ini berdiri di atas warisan dari generasi sebelumnya: tanah yang luas, budaya yang kaya, bahasa yang mempersatukan, tapi juga luka yang dalam.

Luka itu berupa korupsi yang diwariskan turun-temurun, ketidakadilan yang dianggap normal, dan kemunafikan yang dibungkus rapi.

Kita menerima semua itu tanpa perlawanan berarti, seolah-olah itu memang bagian dari paket “menjadi warga negara di sini.”

Aku sering mendengar orang berkata, “Kalau mau memperbaiki negeri ini, butuh waktu ratusan tahun.”

Kalimat itu terdengar bijak, tapi sebenarnya juga sebuah alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Karena kalau kita percaya butuh ratusan tahun, maka kita merasa tidak perlu melakukannya sekarang. Padahal, setiap perubahan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah itu tidak harus sempurna—yang penting, ia ada. Masalahnya, kita sering berpikir bahwa warisan berarti sesuatu yang besar: gedung, perusahaan, jabatan, kekayaan.

Kita lupa bahwa warisan bisa berupa cara hidup, cara memperlakukan orang lain, cara menjaga kejujuran, bahkan cara menghadapi kesalahan. Kalau kita memilih untuk membiarkan kebohongan, ketidakadilan, dan kemalasan tetap hidup, maka itu yang akan kita wariskan. Dan generasi berikutnya akan tumbuh menganggap semua itu wajar.

Luka yang diwariskan bukan hanya soal ekonomi atau politik. Ada luka mental yang lebih sulit disembuhkan: rasa rendah diri yang tertanam dalam, kebiasaan saling curiga, dan ketidakmampuan untuk percaya pada kebaikan kolektif. Kita belajar untuk menjaga jarak, bahkan dari sesama warga negeri ini, karena kita terbiasa disakiti oleh orang yang seharusnya berada di pihak kita. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri untuk peduli pada generasi berikutnya.

Kita mengejar kenyamanan hari ini, sambil menutup mata pada masalah yang akan membusuk di esok hari. Kita lupa bahwa anak-anak kita akan hidup di rumah yang sama dengan kita—rumah yang akan mereka tempati setelah kita pergi.

Apakah kita ingin meninggalkan rumah itu penuh sampah, atau setidaknya cukup layak untuk mereka tempati?

Kadang aku bertanya-tanya, apakah kita benar-benar mencintai negeri ini, atau kita hanya mencintai manfaat yang kita dapat darinya. Karena cinta sejati tidak hanya menikmatinya ketika ia indah, tapi juga merawatnya ketika ia sakit. Kalau kita hanya mau menerima yang baik dan menolak mengakui yang buruk, maka cinta itu palsu. Dan cinta palsu hanya akan meninggalkan luka, bukan penyembuhan.

Di akhir hidup, kita semua akan menjadi bagian dari cerita bangsa ini—entah sebagai orang yang menambah luka, atau orang yang setidaknya mencoba menghentikannya. Pilihan itu tidak akan diumumkan di televisi, tidak akan diberi piagam penghargaan, tidak akan viral di media sosial.

Pilihan itu sunyi, pribadi, dan sering kali tidak terlihat.

Tapi pilihan itu akan terasa di masa depan, ketika anak-anak yang belum lahir tumbuh di negeri yang sedikit lebih adil, sedikit lebih jujur, sedikit lebih manusiawi—karena kita memilih untuk memperbaikinya sekarang. Mungkin kita tidak akan hidup cukup lama untuk melihat negeri ini sembuh sepenuhnya. Mungkin kita hanya akan sempat menanam satu pohon di tanah yang gersang.

Tapi pohon itu bisa menjadi teduh bagi seseorang di masa depan yang bahkan tidak mengenal nama kita.

Dan itu cukup.

Karena warisan terbaik bukanlah yang membuat nama kita diingat, tapi yang membuat hidup orang lain menjadi sedikit lebih baik.

Jakarta, 31 Agustus 2025

Anan Abdul Azis

Negeri yang Tak Pernah Kita Bela

    

Ada satu kebohongan yang kita pelihara bersama-sama di negeri ini: bahwa kita mencintai tanah air. Kita mengucapkannya dengan lantang setiap upacara, menempelkannya di spanduk, menulisnya di caption media sosial setiap 17 Agustus. Kita mengibarkan bendera di depan rumah, bahkan membubuhkan emoji merah putih di nama akun.

Tapi, jika cinta pada tanah air diukur dari seberapa besar kita rela berkorban untuknya, maka kebanyakan dari kita hanyalah penonton. Kita mencintai negeri ini seperti orang mencintai tim sepak bola: bersorak saat menang, marah saat kalah, tapi jarang mau turun ke lapangan untuk bertarung.

Aku ingat satu kejadian beberapa tahun lalu. Ada seorang buruh pabrik yang dipecat sepihak setelah berusaha menuntut haknya. Dia datang ke kantor dinas, membawa map berisi bukti, berharap ada keadilan.

Petugas itu menerimanya dengan senyum tipis, lalu berkata, “Kami akan tindak lanjuti, Pak.”

Tindak lanjut itu tidak pernah datang.

Orang itu kehilangan pekerjaan, rumah tangganya retak, dan tidak ada yang ingat namanya sekarang.

Yang mengerikan adalah: kita semua sudah tahu cerita seperti ini. Kita tahu buruh dipecat tanpa pesangon, tanah petani diambil tanpa ganti rugi, nelayan dipaksa berhenti melaut karena lautnya dijual ke korporasi. Kita tahu, tapi kita hanya mengangguk dan berkata, “Ya begitulah di sini.”

Kita tidak marah. Kita hanya menerima. Seperti menerima hujan di musim penghujan.

Di negeri ini, ketidakadilan bukan kejutan. Ia adalah rutinitas.

Dan rutinitas, jika dibiarkan cukup lama, akan berubah menjadi budaya.

Kita melanggengkan budaya itu setiap kali kita memilih diam.

Aku tidak bicara soal turun ke jalan atau menjadi aktivis. Bahkan di level paling sederhana, kita sering gagal membela negeri ini.

Saat melihat pungli di kantor pemerintahan, kita memilih membayar agar urusan cepat selesai. Saat melihat teman memalsukan dokumen, kita pura-pura tidak tahu. Saat melihat berita korupsi, kita hanya memaki di media sosial lalu kembali menonton sinetron.

Kita menunggu “orang lain” yang akan memperbaiki keadaan. Seolah negeri ini bukan rumah kita juga. Seolah kita hanyalah penyewa yang bisa pergi kapan saja.

Ada sebuah pepatah yang sering dikutip: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya.”

Masalahnya, kita hanya menghormati pahlawan yang sudah mati.

Pahlawan yang hidup sering kita cemooh, kita curigai, atau kita biarkan berjuang sendirian sampai mereka lelah. Kita suka mengangkat nama-nama besar di buku sejarah, tapi lupa bahwa mereka dulu juga manusia biasa yang tidak akan menjadi “besar” jika tidak ada orang-orang di belakang mereka yang ikut bertarung.

Sekarang? Kita lebih sibuk membela idola politik ketimbang membela prinsip. Kita lebih rela kehilangan teman daripada kehilangan posisi dalam kelompok pendukung. Kita membela orang, bukan membela negeri. Aku pernah bertanya pada seseorang yang selalu mengeluh tentang pemerintah, “Kalau kamu punya kesempatan, mau nggak ikut bantu memperbaiki?”

Dia tertawa. “Buat apa? Ujung-ujungnya sama aja. Lagi pula, saya kan cuma rakyat kecil.”

Itulah racun terbesar yang mengalir di nadi bangsa ini: keyakinan bahwa “saya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, setiap kali kita membiarkan hal kecil yang salah terus terjadi, kita sedang memperkuat tembok besar ketidakadilan itu. Dan tembok itu, pada akhirnya, akan menimpa kita juga. Di sisi lain, ada orang-orang yang berjuang dengan cara sederhana, tapi justru itulah bentuk cinta tanah air yang sesungguhnya.

Seorang guru di desa yang tetap mengajar meski gajinya tidak seberapa.

Seorang dokter yang memberi obat gratis kepada pasien yang tidak mampu.

Seorang sopir angkot yang mengembalikan dompet penumpang yang tertinggal, meski ia sendiri sedang kesulitan.

Mereka mungkin tidak tampil di televisi. Mereka mungkin tidak pernah mendapat penghargaan. Tapi tanpa mereka, negeri ini sudah lama roboh. Masalahnya, orang-orang seperti itu jumlahnya semakin sedikit. Bukan karena kita tidak punya orang baik, tapi karena orang baik sering dibiarkan sendirian sampai mereka menyerah.

Kita lebih memilih menonton dari jauh, menunggu mereka gagal, lalu berkata, “Tuh kan, percuma berjuang di negeri ini.”

Kita lupa, negeri ini bukan cuma milik pemerintah atau politisi. Negeri ini milik semua orang yang tinggal di atas tanahnya, menghirup udaranya, meminum airnya, dan makan dari hasil buminya. Kalau negeri ini hancur, kita semua ikut terkubur. Tidak peduli seberapa tebal tembok rumah kita atau seberapa banyak saldo kita di bank.

Kadang aku bertanya, apa sebenarnya yang kita bela selama ini?

Kita mengaku mencintai negeri, tapi kita membela artis yang tersandung skandal lebih keras daripada kita membela korban kekerasan.

Kita membela klub sepak bola mati-matian, tapi ketika ada anak sekolah yang tidak bisa ujian karena tak mampu bayar seragam, kita hanya mengangguk prihatin.

Mungkin kita tidak pernah benar-benar membela negeri ini. Mungkin kita hanya membela kenyamanan kita sendiri. Negeri ini tidak akan hancur hanya karena orang jahat. Ia akan hancur karena orang baik memilih diam. Dan diam, di negeri ini, bukanlah netralitas. Diam adalah keberpihakan. 

Keberpihakan pada mereka yang sudah lama menjadikan negeri ini milik segelintir orang. Jika kita tidak mulai belajar membela hal yang benar, suatu hari nanti tidak akan ada lagi yang tersisa untuk dibela. Bendera itu akan tetap berkibar di tiang, tapi bukan lagi milik kita. Lagu kebangsaan itu akan tetap dinyanyikan, tapi hanya sebagai formalitas tanpa makna.

Dan saat itu tiba, kita akan sadar bahwa negeri ini bukan dicuri dalam semalam—negeri ini kita serahkan sendiri, sedikit demi sedikit, setiap kali kita memilih untuk diam.

Penulis : Anan Abdul Azis